CSR KBB Bak Siluman, Jeje Ritchie-Asep Ismail Mesti Turun Tangan

BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM –
Persoalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tak kunjung terselesaikan. Dibutuhkan potensi keuangan lain selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pemerintah yang terbatas untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sesuai cita-cita pemekaran daerah.

Atas dasar itu, Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Bupati Jeje Ritchie dan wakil Bupati Asep Ismail diharapkan mampu menggali dan memaksimalkan potensi Corporate Social Responsibility (CSR) dari korporasi besar yang ada di KBB.

Tokoh masyarakat KBB, Lili Supriatna menilai dan berharap besar Jeje Ritchie-Asep Ismail mampu menangkap peluang itu untuk mencover kebutuhan pembiayaan hak dasar masyarakat dengan mengajak korporasi besar taat dan tepat sasaran menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan.

“Jika pemerintah serius mengelola potensi lain selain APBD saya kira akan memberi dampak signifikan pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat,”terang Lili, Sabtu 21 Juni 2025.

Menurutnya, di wilayah KBB banyak berdiri perusahaan berkelas nasional bahkan internasional seperti PT Bela Putra Intiland sebagai pengembang Kota baru Parahyangan, Indonesia Power, PT Indofood, Ultra Jaya, Combhipar, raja wisata PT Perisai Grup di Lembang, Kawasan Industri Cimareme, KPSBU Jabar, KCIC, TWA Tangkubanparahu, Pertamina, PTPN Perhutani, serta Kawasan Tambang Cipatat.

“Jika dikelola dengan serius misalnya menggandeng investor dan Apindo, bisa mengcover masalah yang tidak bisa di selesaikan cepat pemerintah. Jangan sampai CSR seperti siluman,” sebut Lili.

Keberadaan perusahan-perusahan tersebut, selain harus memberikan kontribusi berupa pajak, juga ada kewajiban CSR yang sudah ditopang kuat regulasi bahwa perusahaan harus menjadi salah satu penompang pembangunan di Bandung Barat.

Selain itu, saat ini di Bandung Barat juga tengah marak pengembang perumahaan, namun pemerintah nampak belum maksimal memberikan ketegasan soal fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum termaksimalkan.

“Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail bersama Wakilnya Asep Ismail, harus secepatnya melakukan penataan kembali pengelolaan CSR dan fasos fasum agar tepat guna dan sasaran,” ungkap Mantan Ketua KNPI KBB ini.

Pemerintahan AMANAH juga, kata Lili, harus menanyakan kembali soal komitmen PT PLN Unit Pelaksana Proyek (UPP) Jawa Bagian Tengah (JBT) 1 soal dampak proyek nasional Upper Cisokan yang berada di Cipongkor.

“Karena sampai hari ini tidak terdengar lagi kewajiban pihak Upper Cisokan untuk infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ungkap Lili.

Masalah itu pun sempat menyulut aksi unjuk rasa emak-emak Desa Sarinagen dengan adanya aktivitas penambangan Gunung Karang yang berlokasi di Desa Karangsari, Kecamatan Cipongkor, KBB. Penambangan itu diketahui untuk kepentingan proyek Upper Cisokan. “Ini harus menjadi catatan khusus pemda,” tegas Lili.

Apapun ceritanya, Bandung Barat tidak bisa berjalan sendiri tanpa bergandengan tangan dengan para investor atau pelaku usaha yang terserbar di 16 kecamatan.

“Nasib Bandung Bandung Barat ke depan salah satunya tergantung CSR untuk memajukan wilayahnya,” pungkas Lili.