Hari Jadi Ke-385, DPRD Kabupaten Bandung Komitmen Selaraskan Pembangunan
KABUPATEN BANDUNG, SILOKANEWS.COM,-Momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-385 menjadi pijakan penting bagi jajaran legislatif untuk memperkuat peran pengawasan sekaligus memastikan keselarasan pembangunan daerah. Dalam keterangan pers di Soreang (19/04/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, menegaskan komitmen penuh lembaga legislatif sebagai garda terdepan dalam mengawal jalannya program eksekutif.
Hj. Renie menekankan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pemberi persetujuan anggaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sejumlah program strategis menjadi fokus pengawasan DPRD, mulai dari insentif bagi guru ngaji, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan layanan kesehatan.
Menurutnya, penguatan kelembagaan DPRD tercermin dari efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan secara ketat dan transparan.
“DPRD adalah wakil rakyat. Ketika pemerintah daerah memproyeksikan lompatan ekonomi dan pembangunan, kami hadir untuk memastikan langkah tersebut tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai hasil pembahasan di gedung legislatif,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen politik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan proyeksi pembangunan yang kerap disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam berbagai forum.
Sebagai tokoh sentral dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Renie membawa narasi konkret hasil Muscab PKB 2026 ke dalam pola kepemimpinannya.
Narasi tersebut memperkuat arah kebijakan legislatif agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Momentum Hari Jadi Kabupaten Bandung, menurutnya, harus menjadi pijakan untuk memperkuat sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat.
Ia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mengawasi jalannya pembangunan.
“Di usia Kabupaten Bandung yang semakin matang, kami di DPRD akan terus memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan. Tidak boleh ada program yang berhenti di atas kertas; semua harus sampai ke tangan masyarakat,” tegasnya.
Hj. Renie menambahkan, pengawasan legislatif yang kuat akan menjadi fondasi bagi terwujudnya Kabupaten Bandung yang semakin “Bedas”; Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera.
Ia menilai, penguatan fungsi kelembagaan DPRD juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas politik di tingkat daerah. Dengan begitu, setiap kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umat.
