Saat Keadilan Publik Diringkas Berita: Membongkar Syahwat Transaksional di Balik Pembungkaman Media

Ada ironi yang pekat di balik riuh aksi demonstrasi Gerakan Ormas Bandung Barat Bersatu (GOBBB) di pelataran Pemkab Bandung Barat, Senin kemarin.

Ketika ratusan warga membawa gelegak kekecewaan atas buruknya tata kelola birokrasi dan lemahnya pengawasan anggaran, ruang publik kita justru disuguhi pertunjukan jurnalisme yang kehilangan taji. Berita pasca-aksi tidak melahirkan terang, melainkan kabut yang sengaja diternak.

Amatilah bagaimana panggung informasi kita terbelah secara janggal. Di satu media, sorot lampu diarahkan secara tunggal untuk mendesak Ketua DPRD Muhammad Mahdi mundur dari kursi jabatannya. Di media lain, peristiwa yang sama mendadak disulap menjadi sekadar panggung pementasan jawaban Bupati Jeje Ritchie Ismail atas tuntutan pencopotan Sekretaris Daerah Ade Zakir.

Dua narasi yang sengaja dipisahkan ini bukan sekadar persoalan beda angle atau selera redaksi. Ini adalah bentuk amputasi informasi. Suara publik yang sejatinya menagih pertanggungjawaban utuh dari eksekutif dan legislatif sekaligus, dipotong-potong lalu disajikan sebagai perseteruan elite yang dangkal. Gerakan kerakyatan yang lahir dari tumpukan kekecewaan atas nasib daerah mendadak diringkas menjadi draf transaksi politik perseorangan.

Di sinilah letak dosa terbesarnya: ketika berita tak lagi bertindak sebagai watchdog yang menggonggong ke arah kekuasaan, melainkan berubah menjadi anjing penjaga yang jinak oleh kibasan lembaran kerja sama (advertorial).

Praktik penjinakan isu, kontrol redaksi, hingga aksi take down berita sensitif demi menjaga jatah “kemitraan” adalah pengkhianatan paling telanjang terhadap nurani pembaca. Media yang seharusnya menjadi suluh penerang publik, malah memilih menjadi mesin pemadam kesadaran.

Kita tidak boleh membiarkan Bandung Barat terus-menerus dinina-bobokan oleh jurnalisme kompromistis, Bandungkita.id mempertegas sikap:

1. Sintesiskan Tuntutan Rakyat: Jangan biarkan penderitaan publik dipecah menjadi komoditas eceran. Evaluasi atas syahwat birokrasi di tubuh eksekutif dan tumpulnya fungsi pengawasan dewan adalah satu kesatuan fakta yang wajib dibongkar secara utuh.

2. Bicara dengan Data, Bukan Drama: Jurnalisme investigatif tidak boleh berhenti pada riuh teriakan di atas mobil komando.

Telusuri Laporan Realisasi Anggaran (LRA), urai benang kusut tata kelola aset, dan preteli tiap kebijakan yang menggerogoti hak warga.

Pena jurnalis tidak ditetaskan untuk mengabdi pada kenyamanan pejabat. Ia diasah untuk membela mereka yang tak bersuara, membongkar ironi di balik etalase kekuasaan, dan merawat kesadaran publik agar tidak mudah ditipu oleh narasi yang telah dijinakkan.

Harusnya kita melihat secara utuh dan tidak menggeser substansi gerakan kegelisahan masa dan secara pribadi saya mengapresiasi tulisan ini