Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Gagas Parlemen Bawa Tumbler
Bagian Perang Pada Sampah Plastik

KABUPATEN BANDUNG, SILOKANEWS.COM,- Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, menggagas gerakan Parlemen Bawa Tumbler sebagai simbol perlawanan terhadap sampah plastik yang kian mencemari lingkungan.
Workshop strategis digelar Selasa, 19 Mei 2026, di Hotel Laut Biru Pangandaran. DPRD Kabupaten Bandung bekerja sama dengan STIKes Respati Tasikmalaya untuk membangun kesadaran kolektif dan merumuskan langkah nyata pengurangan sampah dari hulu.
Dalam forum yang dihadiri anggota legislatif dan akademisi, Renie menyoroti keresahan atas beban ruang publik dan tata kelola lingkungan akibat limbah non‑organik.
Ia menegaskan bahwa masifnya penggunaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sekali pakai menjadi pemicu utama timbunan sampah plastik di Kabupaten Bandung.
“Kita tidak bisa lagi sekadar mengimbau masyarakat tanpa memberikan contoh nyata dari atas. Jika kita ingin masyarakat sadar akan bahaya sampah plastik, maka perubahan itu harus dimulai dari ‘Rumah Rakyat’, dari para anggota dewan sendiri,” ujar Renie.
Menurutnya, tumpukan sampah plastik bukan hanya masalah estetika kota, melainkan ancaman kesehatan jangka panjang berupa mikroplastik yang mencemari rantai makanan dan sumber air.
Gerakan tumbler diposisikan sebagai komitmen politik hijau DPRD, bukan sekadar gaya hidup. Seluruh anggota dewan dan staf diwajibkan membawa botol minum isi ulang sebagai standar baru kedewanan.
“Ini adalah simbol perlawanan parlemen terhadap dampak dan bahaya laten sampah plastik. Kami ingin menetapkan standar baru dalam kedewanan. Jika parlemen bisa konsisten, tidak ada alasan bagi pihak eksekutif untuk tidak mengikuti langkah ini,” tegasnya.
Workshop ini ditargetkan menghasilkan cetak biru pengurangan sampah plastik berbasis kajian ilmiah dari STIKes Respati. Blueprint tersebut diharapkan segera diadopsi eksekutif mulai dari Sekretariat Daerah, dinas, hingga desa.
Sinergi akademisi dan parlemen diyakini mampu menekan volume sampah harian Kabupaten Bandung secara signifikan.
Gerakan ini diharapkan menyelamatkan ekosistem lokal demi generasi mendatang.
Langkah DPRD Kabupaten Bandung menandai komitmen baru politik ramah lingkungan di tingkat daerah.
Renie menekankan bahwa gerakan tumbler bukan sekadar simbol, melainkan pesan politik yang kuat untuk mendorong perubahan perilaku.
Ia berharap konsistensi parlemen menjadi pemicu lahirnya regulasi formal di tingkat eksekutif. Dengan kolaborasi berbasis data ilmiah, DPRD optimistis gerakan ini mampu menekan laju kerusakan lingkungan.



