BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,-Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas melalui Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, serta Penyerahan Surat Keputusan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang diselenggarakan di Ballroom Balai Gempungan Lantai 4 Gedung B Kompleks Perkantoran Kabupaten Bandung Barat, Kamis (30/7/2026).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bandung Barat melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 56 Pejabat Administrator, dan 60 Pejabat Fungsional yang terdiri atas 25 tenaga kesehatan, 2 guru, dan 33 tenaga teknis.
Seluruh proses pengangkatan tersebut dilaksanakan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, Bupati juga memberikan penugasan kepada 112 guru sebagai Kepala Sekolah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menerangkan, penugasan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan kepemimpinan pada satuan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Meskipun demikian, hingga saat ini masih terdapat sekitar 200 formasi Kepala Sekolah yang belum terisi.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah secara bertahap sesuai dengan kesiapan calon kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan serta mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, sebagai bagian dari penguatan tata kelola birokrasi dan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga akan segera memulai tahapan pengisian 6 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan 53 Jabatan Pengawas.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan organisasi untuk memastikan setiap jabatan strategis diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,” terang Jeje.
Dengan demikian, fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan di setiap perangkat daerah diharapkan dapat berjalan semakin efektif sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat.
