Terjemahkan Harapan Bupati Jeje Ritchie, DPUTR KBB Bakal Bangun 50 Kilometer Jalan
BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menargetkan perbaikan lebih dari 50 kilometer jalan kabupaten sepanjang 2026 melalui pendanaan yang bersumber dari APBD, pergeseran anggaran, serta Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUTR KBB Fauzan Azima, Sekretaris DPUTR KBB Aan Sopian mengatakan, pada APBD murni 2026 pihaknya telah memprogramkan penanganan terhadap 34 ruas jalan melalui mekanisme e-katalog.
Menurut Aan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring rencana pergeseran anggaran sekitar Rp24 miliar yang sedang diproses Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Selain pekerjaan yang dilelang, DPUTR juga mengelola sekitar 560 paket kegiatan yang tersebar pada lima bidang dan satu sekretariat.
“Sebagian besar di antaranya merupakan pekerjaan penunjukan langsung, terutama untuk pemeliharaan jaringan irigasi yang berkaitan dengan program ketahanan pangan,” ujar Aan, Kamis, 6 Agustus 2026.
Aan menjelaskan, DPUTR juga menangani 27 Proyek Strategis Daerah (PSD). Rinciannya, lima kegiatan berada di Bidang Bina Marga, dua kegiatan lelang pada Bidang Sumber Daya Air (SDA), serta sekitar 20 kegiatan penunjukan langsung yang didominasi pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi.
Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan yakni pembangunan Jembatan Garuda atau Jembatan Prabowo.
Selain mengandalkan APBD, Pemkab Bandung Barat juga memperoleh dukungan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Dalam program tersebut, pemerintah pusat bertindak sebagai penyedia anggaran sekaligus pelaksana kegiatan.
Salah satu ruas jalan yang masuk dalam program IJD adalah Jalan Kampung Cimeta menuju Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Pelaksanaan pembangunan ruas tersebut ditargetkan dimulai pada 2026.
Secara keseluruhan terdapat delapan ruas jalan di Kabupaten Bandung Barat yang masuk dalam Program IJD dengan nilai anggaran lebih dari Rp40 miliar.
“Besaran anggaran setiap ruas berbeda-beda, bergantung pada hasil perencanaan teknis yang telah disusun pemerintah daerah. Dari seluruh paket itu, nilai terkecil mencapai sekitar Rp2 miliar,” katanya.
Aan memperkirakan, melalui kombinasi pembiayaan dari APBD, pergeseran anggaran, dan Program IJD, panjang jalan yang dapat ditangani pada 2026 akan melampaui 50 kilometer. Sementara dari 34 ruas jalan yang telah diprogramkan melalui APBD murni, sekitar 43 kilometer dipastikan akan diperbaiki.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan yang belum dapat ditangani karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Berdasarkan data DPUTR, tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini mencapai 78,71 persen atau 510,10 kilometer dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 648,06 kilometer. Sementara itu, sebanyak 137,96 kilometer atau 21,29 persen lainnya masih berada dalam kondisi tidak mantap, baik rusak ringan, sedang, maupun berat.
Aan juga mengingatkan bahwa tidak seluruh jalan yang ramai diperbincangkan masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Langkah itu diharapkan mengikuti pola pemerintah provinsi yang lebih dulu menuntaskan jalan kewenangannya sebelum membantu penanganan jalan di tingkat kabupaten,” tuturnya.
