Belum Tuntaskan PR Kota Cimahi, Haris Faisal Menilai Wacana Pilkada 2030 Terlalu Dini
JAKARTA, SILOKANEWS.COM,- Ketika berbagai persoalan mendasar masih membelit Kota Cimahi, munculnya pembicaraan mengenai kontestasi Pilkada 2030 dinilai sebagai langkah yang tidak tepat, baik secara etika politik maupun dari sudut pandang kepentingan publik.
Politisi Partai Golkar yang juga merupakan unsur Pimpinan Dewan Etik, Haris Faisal mengingatkan, mandat yang diberikan rakyat hari ini seharusnya digunakan sepenuhnya untuk menjawab persoalan masyarakat, bukan membuka ruang spekulasi politik yang masih jauh dari waktunya.
Membicarakan suksesi kepemimpinan daerah ketika masa pemerintahan bahkan belum menunjukkan capaian kinerja yang terukur berpotensi menggeser fokus dari tugas utama seorang pemimpin, yakni melayani dan menyelesaikan persoalan rakyat.
“Secara etika politik, menurut saya kurang tepat apabila pembahasan Pilkada 2030 sudah mulai dimunculkan ketika pekerjaan pemerintahan saat ini masih menuntut perhatian penuh. Amanah rakyat yang diberikan hari ini bukan untuk membangun panggung politik lima tahun ke depan, melainkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi masyarakat,” kata Haris kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa, 28 Juli 2026.
Sebagai figur yang pernah terlibat dan hadir di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi, ia mengakui, dirinya
memahami langsung berbagai tantangan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Persoalan infrastruktur, penataan kawasan perkotaan, kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, hingga penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya teratasi.
Karena itu, masyarakat Kota Cimahi saat ini lebih membutuhkan pemimpin yang fokus bekerja dibanding pemimpin yang mulai sibuk menghitung peluang politik berikutnya.
“Saya memahami betul kondisi Kota Cimahi. Masih banyak persoalan yang membutuhkan energi, perhatian, dan solusi konkret. Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang bekerja, bukan kepemimpinan yang mulai sibuk mempersiapkan panggung politik berikutnya,” bebernya.
Diterangkan Haris, dalam sistem demokrasi yang sehat, elektabilitas tidak lahir dari deklarasi dini ataupun manuver politik yang terlalu cepat. Dukungan publik akan terbentuk secara alamiah apabila masyarakat merasakan manfaat nyata dari kebijakan dan pembangunan yang dilakukan.
Rekam jejak, keberanian mengambil keputusan, serta hasil kerja yang dirasakan langsung oleh warga jauh lebih menentukan dibandingkan narasi pencalonan yang terus digulirkan sebelum waktunya.
“Jika kinerja terbukti berhasil, dukungan masyarakat akan datang dengan sendirinya. Tidak perlu didahului oleh manuver politik yang prematur,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menuturkan, dirinya melihat publik saat ini telah mengalami perubahan cara pandang dalam menilai pemimpin. Masyarakat tidak lagi mudah terpengaruh oleh pencitraan maupun wacana pencalonan yang terus diproduksi di ruang publik.
Sebaliknya, masyarakat akan menilai siapa yang benar-benar mampu menunaikan amanah serta menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, dirinya mengingatkan agar fokus pemerintahan tidak terpecah oleh agenda-agenda politik jangka panjang yang belum relevan dengan kebutuhan saat ini.
“Mengalihkan perhatian dari kerja pemerintahan kepada pembicaraan suksesi berpotensi menimbulkan kesan bahwa orientasi politik lebih dominan dibanding orientasi pelayanan kepada rakyat,” terangnya.
Di tengah berbagai tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas hidup dan pelayanan publik, ia menilai, setiap energi pemerintahan seharusnya diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Baginya, jabatan publik bukanlah batu loncatan menuju kontestasi berikutnya, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata.
“Rakyat memilih untuk melihat hasil kerja, bukan melihat siapa yang paling cepat berkampanye. Jika Kota Cimahi belum mampu keluar dari berbagai persoalan mendasarnya, maka terlalu dini berbicara tentang Pilkada berikutnya,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh seberapa cepat ia masuk dalam bursa pencalonan, melainkan seberapa jauh persoalan rakyat mampu diselesaikan selama masa jabatannya.
