Proyek Swakelola Revitalisasi Sekolah di KBB Diduga Dikebiri, Kepsek Hanya ‘Penonton’, Anggaran Miliaran Rupiah Dimonopoli Pengusaha Luar Daerah
BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,- Program revitalisasi Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang digadang-gadang menggunakan skema swakelola menuai polemik tajam.
Proyek yang semestinya memberdayakan masyarakat dan memutar roda ekonomi lokal tersebut disinyalir telah “dikebiri” oleh gurita monopoli suplier luar daerah.
Para kepala sekolah dan ketua komite ditengarai hanya dijadikan “alat stempel” di atas kertas, sementara pengerjaan fisik di lapangan sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain.
Berdasarkan data dan informasi awal yang dihimpun, sejumlah kepala sekolah dan ketua komite selaku Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana swakelola mengeluhkan kondisi tersebut.
Mereka mengaku tertekan karena secara administratif dibebani tanggung jawab hukum atas proyek tersebut, namun tidak memiliki wewenang eksekusi di lapangan.
Seluruh material utama, seperti rangka baja ringan, hingga para tenaga kerja (operator) didatangkan secara satu pintu dari satu suplier yang berbasis di Bogor.
Tak hanya dugaan pengondisian, material baja ringan yang dikirim ke sejumlah sekolah diindikasikan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga berpotensi mengancam keselamatan jangka panjang para siswa.
Kondisi ini memicu protes keras dari para pelaku usaha dan suplier lokal di Bandung Barat. Dari pemantauan di beberapa titik lokasi pembangunan, mereka menyayangkan perputaran dana pendidikan bernilai miliaran rupiah tersebut yang dinilai sama sekali tidak memberikan dampak bagi perekonomian daerah.
“Anggaran pendidikan yang sejatinya berputar di wilayah program untuk mendongkrak ekonomi lokal justru diboyong habis ke Bogor. Pengusaha lokal hanya jadi penonton di rumah sendiri, dampak fiskal daerah zonk,” tegas salah satu perwakilan suplier lokal KBB yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Aroma Praktik Brokering dan Teror di Lapangan
Aroma nepotisme dan kongkalikong kian menyengat seiring munculnya dugaan bahwa suplier tunggal asal Bogor yang memonopoli proyek ini terafiliasi dengan jaringan pemborong milik RJV anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Modus “swakelola rasa kontraktor” ini diduga sengaja dirancang untuk menghindari mekanisme tender terbuka sekaligus meraup keuntungan sepihak.
Di tingkat tapak, penunjukan suplier dan pengerjaan proyek diduga kuat diatur oleh jaringan jaringan lokal yang mengatasnamakan figur-figur berpengaruh.
Dari penelusuran di wilayah Cililin dan sekitarnya, seluruh pengadaan barang hingga penunjukan pekerja lapangan dikendalikan penuh oleh grup pengusaha/suplier yang berpusat pada satu pimpinan vendor.
“Sadayana ti Pa Aji. Sadayana barang ti Pa Aji, dugi ka nu ngadamelna (semua dari Pak Aji. Semua barang dari Pak Aji, sampai pekerja bangunan juga orang-orangnya Pak Aji),” ungkap seorang sumber di lapangan yang mengetahui alur pengadaan material di sekolah penerima bantuan.
Sistem pengondisian yang masif ini membuat pihak sekolah dan komite tidak memiliki pilihan (option) selain menerima paket material dan pekerja yang dikirimkan, kendati kualitasnya diragukan.
Bantahan Pihak Terkait
Menanggapi tuduhan dan isu liar yang berkembang terkait keterlibatannya dalam pengondisian proyek revitalisasi ini, Kamil Fitria secara tegas menyampaikan bantahannya.
Ia membantah memiliki peran atau keterlibatan langsung dalam pengaturan suplier maupun intervensi terhadap komite sekolah.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih terus melakukan penelusuran mendalam, informasi sementara Seorang Tenaga Ahli RJV asal Garut diduga terlibat dan mengakuisisi program ini atasnama Rjv. dari informasi itu Redaksi terus mengumpulkan dokumen formil dan bukti material di lapangan, serta akan melayangkan surat konfirmasi resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dan pengurus partai dan Anggota DPR RI yang disebut-sebut meminopoli progrqm ini guna mendapatkan klarifikasi secara komprehensif.
