P3D, Ketua Komisi 4 DPRD KBB Nur Djulaeha Apresiasi Bupati Jeje Ritchie Rogoh Kocek Pribadi Biayai Atlet Paralimpik

BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,- Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mempercepat pembangunan di berbagai sektor, DPRD mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tuntas.

Mulai dari penanganan wilayah terdampak bencana, kekosongan ratusan jabatan kepala sekolah, hingga evaluasi sistem zonasi pendidikan menjadi catatan yang tidak bisa diabaikan.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Pengawasan Peraturan Daerah (P3D) yang dilaksanakan Ketua Komisi III DPRD, Nur Djulaeha yang dengan lugas menjelaskan P3D bukanlah agenda seremonial ataupun kegiatan yang serupa dengan reses anggota dewan.

Disampaikan Nur, kegiatan yang mulai dilaksanakan sejak Januari 2026 tersebut menjadi sarana bagi DPRD untuk memastikan berbagai program pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Bandung Barat diketahui masyarakat sekaligus mendapat pengawasan dari wakil rakyat sesuai bidang tugas masing-masing komisi.

“Kalau reses lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat. Sementara P3D fokus menyampaikan dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan komisi masing-masing,” kata Nur kepada Kantor Berita RMOLJabar di Perumahan Cimareme Indah, Kecamatan Ngamprah, Sabtu, 18 Juli 2026.

Dalam paparannya, ia mengakui, sejumlah program pembangunan mulai menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya terkait percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintahan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.

Persoalan warga terdampak bencana di wilayah Rongga yang selama ini menjadi perhatian publik kini mulai mendapatkan penanganan lebih serius. Kawasan Cibenda dan Cibedug yang sempat menjadi sorotan juga disebut telah memasuki tahap realisasi penyelesaian.

“Bahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran lanjutan untuk memastikan program tersebut dapat terus berjalan hingga tahun 2027,” bebernya.

Meski demikian, penyelesaian berbagai persoalan pembangunan dinilai tetap membutuhkan pengawalan ketat. Sebab, masyarakat tidak hanya menunggu perencanaan, tetapi juga kepastian realisasi yang dapat dirasakan langsung di lapangan.

Di sektor olahraga, ia menyebutkan, Komisi IV DPRD KBB mencatat adanya komitmen Pemkab Bandung Barat dalam mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Dukungan tersebut diberikan sesuai kebutuhan yang diajukan penyelenggara agar pelaksanaan agenda olahraga terbesar di Jawa Barat itu berjalan optimal.

“Perhatian pemerintah juga mulai menyentuh kalangan atlet penyandang disabilitas. Bahkan saya apresiasi Bupati Jeje yang menggunakan dana pribadi untuk mendukung mereka. Setelah dilakukan audiensi bersama Bupati Bandung Barat, sejumlah kebutuhan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bandung Barat mulai mendapatkan respon baik,” ujarnya.

Tidak hanya soal pembinaan atlet, ia mengatakan, kebutuhan transportasi hingga akomodasi disebut mulai masuk dalam agenda dukungan Pemkab Bandung Barat.

“Langkah ini penting sebab prestasi atlet disabilitas selama ini kerap berbanding terbalik dengan fasilitas yang mereka terima,” ucapnya.

Namun di balik sejumlah capaian tersebut, sektor pendidikan masih menyimpan persoalan yang membutuhkan penyelesaian segera.

Hasil evaluasi Komisi IV, ia menerangkan, memang menunjukkan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah relatif berjalan normal tanpa kendala berarti. Akan tetapi, terdapat fakta yang cukup mencolok, yakni masih kosongnya sekitar 315 jabatan kepala sekolah di KBB.

Kondisi tersebut bukan semata-mata akibat lambannya proses administrasi, melainkan harus menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Setiap calon kepala sekolah wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu sebelum dapat dilantik.

“Insyaallah akhir Juli 2026 persoalan kepala sekolah sudah mulai diselesaikan setelah proses diklat dilaksanakan,” tuturnya.

Kekosongan ratusan jabatan kepala sekolah, ia menegaskan, menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Sebab, keberadaan kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga penentu arah manajemen dan kualitas pendidikan di satuan pendidikan.

Sementara itu, terkait sistem zonasi pendidikan yang selama ini masih memunculkan pro dan kontra di masyarakat, dirinya menilai substansi kebijakan tersebut sejatinya memiliki tujuan baik, yakni pemerataan akses pendidikan. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi bersama.

“Karena itu, kami Komisi IV DPRD KBB mendorong agar kebijakan tersebut terus dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat sehingga tidak menimbulkan persoalan baru setiap tahun ajaran baru berlangsung,” paparnya

Diharapkan Nur, media massa tetap menjadi mitra kritis sekaligus strategis bagi pemerintah daerah dan DPRD. Pasalnya, informasi yang objektif dan berimbang menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi yang berkembang di masyarakat.

“Karena itu pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan anggaran, tetapi juga oleh keterbukaan informasi serta pengawasan publik yang berjalan sehat melalui peran media dan seluruh pemangku kepentingan,” tandasnya.