Kabupaten Bandung Barat Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025,

BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,-Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara resmi kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.

Capaian monumental ini tidak hanya menjadi catatan historis yang bernilai strategis, melainkan juga manifestasi nyata atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut semenjak LKPD tahun 2021, dan menjadi raihan keenam secara keseluruhan.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintahan, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat atas sinergi yang telah terbangun kuat.

“Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Hari ini, Pemkab Bandung Barat kembali menerima Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025. Ini bukan sekadar penghargaan, melainkan wujud nyata dari pencapaian visi dan misi kita bersama untuk mewujudkan Bandung Barat AMANAH. Prestasi ini membuktikan komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga amanah masyarakat bandung barat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas,” tegas Jeje Ritchie Ismail.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Opini WTP mengindikasikan bahwa sistem pelaporan dan pertanggungjawaban APBD telah berjalan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat atas fungsi pengawasannya yang luar biasa, serta kepada jajaran BPK RI yang terus memberikan bimbingan dan arahan.

“Namun, saya juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri. Predikat WTP ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas infrastruktur serta layanan publik di Bandung Barat,” tambah Bupati.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan sistem pengendalian internal, meminimalisir potensi temuan, dan mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar senantiasa tepat sasaran demi kemajuan dan kemakmuran bersama.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 ini diterima langsung oleh Bupati Bandung Barat bersama Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.