Bupati Jeje Ritchie Sidak RSUD Cililin, Beri Tenggat Sebulan Perbaikan

BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,- Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin pada Selasa (19/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Jeje meninjau sejumlah fasilitas yang ada di RSUD Cililin dan menyapa masyarakat yang tengah mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jeje Ritchie Ismail mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat berjalan maksimal.

“Harus dipastikan pelayanannya berjalan baik karena saat kita fokus melakukan pembenahan pelayanan publik,” katanya, Selasa (19/5/2026).

Ia menambahkan, dalam kesempatan tersebut pihaknya memberikan arahan kepada pihak RSUD Cililin lantaran tidak sedikit masyarakat yang mengeluh terkait kualitas pelayanan yang diberikan.

“Saya hadir di sini untuk memberikan pengarahan karena banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat terkait pelayanan yang belum maksimal,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu keluhan masyarakat yang kerap datang yakni terkait pelayanan RSUD Cililin yang masih dinilai kurang cepat.

“Banyak pesien menunggu karena kekurangan ruangan terus juga permasalahan di internal nanti kita akan bereskan karena pelayanan masyarakat harus mudah dan cepat,” katanya.

Masih kata dia, hal yang tidak kalah penting adalah keramahan petugas saat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa petugas tidak ramah saat melakukan pelayanan.

“Pelayanan kurang senyum sama seperti di MPP. Katanya tidak penuh senyuman, tidak ramah dan sopan. Ini kita akan evaluasi karena banyak yang mau bekerja untuk masyarakat dengan penuh semangat,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu satu bulan untuk RSUD Cililin melakukan perbaikan. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh kinerja RSUD Cililin.

“Nanti kasih waktu sebulan untuk seluruh jajaran mengevaluasi hal-hal yang perlu diperhatikan dan jika tidak ada perbaikan siap-siap menerima sanksi,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi menilai, evaluasi terhadap pelayanan rumah sakit tidak bisa dilakukan secara sepihak hanya dengan menyalahkan tenaga medis di lapangan.

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu melihat kondisi kerja dan kesejahteraan para tenaga kesehatan secara lebih utuh.

“Ketika masyarakat berharap pelayanan kesehatan yang maksimal, maka pemerintah juga harus memastikan tenaga medisnya mendapat dukungan dan kesejahteraan yang layak,” kata Sandi dalam keteranganya, Selasa malam, 19 Mei 2026.

Namun di balik polemik pelayanan tersebut, DPRD KBB justru menemukan adanya keresahan di kalangan tenaga kesehatan terkait perubahan sistem penganggaran dan status kepegawaian.

Berdasarkan hasil rapat bersama Kasubag Kepegawaian KBB pada 18 Mei 2026, Komisi I DPRD KBB menerima informasi bahwa sejumlah tenaga kesehatan mengeluhkan perubahan skema dari sebelumnya berbasis BLUD menjadi PPPK Paruh Waktu.

Perubahan tersebut disebut berdampak langsung terhadap penghasilan para Nakes. Jika sebelumnya sebagian pekerja medis menerima penghasilan sekitar Rp2,5 juta, kini nilainya turun menjadi sekitar Rp2 juta dalam skema PPPK Paruh Waktu.

Menurut Sandi, kondisi itu berpotensi memengaruhi motivasi kerja tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Komisi I DPRD KBB pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan. Namun kebijakan reformasi birokrasi, kata dia, tidak boleh mengabaikan aspek kesejahteraan pekerja.

“Jangan sampai semangat penataan birokrasi justru menimbulkan penurunan motivasi kerja karena ada ketimpangan antara beban pelayanan dan penghargaan terhadap tenaga kesehatan,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan, tenaga medis selama ini bekerja dalam tekanan tinggi dengan tanggung jawab besar, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Karena itu, menurutnya, persoalan pelayanan kesehatan seharusnya dilihat secara menyeluruh dan tidak semata-mata diarahkan untuk menyudutkan tenaga medis di lapangan.

“Masih banyak tenaga kesehatan di Bandung Barat yang bekerja dengan dedikasi tinggi di tengah keterbatasan fasilitas maupun perubahan sistem kepegawaian,” bebernya.

Komisi I DPRD KBB, lanjut Sandi, akan terus mendorong formulasi kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga kesehatan. Mulai dari evaluasi skema penganggaran, peningkatan insentif, hingga penguatan perlindungan kerja.

Maka dari itu, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan pekerja medis.

“Kalau kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan diperhatikan, pelayanan kepada masyarakat juga akan berjalan lebih optimal dan manusiawi,” ujarnya.