Tingkatkan Disiplin dan Budaya Anti-Gratifikasi, BKAD Kabupaten Bandung Perkuat Fondasi Pelayanan Publik Berintegritas
KABUPATEN BANDUNG, SILOKANEWS.COM,-Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung terus menunjukkan komitmen serius dalam membenahi kualitas birokrasi. Melalui apel pagi yang digelar di halaman kantor BKAD pada Senin (9/11/2026).
Instansi ini tidak hanya fokus pada peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga secara tegas menggaungkan nilai-nilai integritas dan penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi.
Apel pagi tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP), Sigit Budianto, serta diikuti oleh seluruh jajaran ASN di lingkungan BKAD Kabupaten Bandung.
Dalam arahannya, kegiatan rutin ini ditegaskan sebagai instrumen penting untuk membangun kesadaran kolektif. Disiplin kerja dan tanggung jawab moral dipandang sebagai harga mati dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah guna memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel kepada masyarakat.
Menolak Kompromi: Integritas Harga Mati
Langkah preventif BKAD Kabupaten Bandung dalam menjaga marwah birokrasi juga disorot melalui penekanan kuat pada budaya antikorupsi. Berdasarkan pandangan institusional yang disuarakan melalui kanal resmi mereka, integritas bukan sekadar jargon, melainkan prinsip dasar yang membimbing setiap keputusan dan tindakan sekecil apa pun di dalam instansi.
BKAD dengan tegas mengingatkan para pegawainya agar mewaspadai modus “niat baik yang dibungkus dalam bentuk salah” yang kerap berujung pada gratifikasi. Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apa pun dinilai menjadi celah utama yang dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengikis kepercayaan publik (public trust).
Keterbukaan sebagai Benteng Pencegahan
Sebagai bentuk transparansi, BKAD Kabupaten Bandung menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi utama dari pelayanan publik yang bersih. Setiap pegawai didorong untuk menyampaikan informasi secara jelas dan setara, demi menutup celah sekecil apa pun bagi praktik penyimpangan atau negosiasi di bawah meja.
Langkah progresif ini turut diiringi dengan partisipasi aktif masyarakat. BKAD mengajak warga Kabupaten Bandung untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan di lingkungan pelayanan mereka. Sebagai bentuk perlindungan, instansi menjamin kerahasiaan penuh bagi setiap pelapor yang berani bersuara demi kebaikan bersama.
Dengan semangat “BKAD Bedas! Kabupaten Bandung Lebih Bedas!”, langkah konsisten ini diharapkan mampu menjadi teladan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
