Muka Dua Politisi Ngamprah: Drama Sandra OPD dan Perlawanan atas Ketidakadilan Fiskal
Oleh: Dhomz Hermawan (Praktisi Media)
BANDUNG BARAT — Tiga tahun belakangan ini, panggung politik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tak ubahnya sebuah teater komedi gelap. Sebagai praktisi media yang saban hari mengamati, mencatat, dan berada di lingkaran dinamika Ngamprah, rasa jengah itu tak lagi bisa ditoleransi.
Apa yang disajikan oleh para oknum elit politik dan birokrasi hari ini bukan lagi bentuk pengabdian kepada rakyat, melainkan pertunjukan telanjang tentang bagaimana anggaran daerah dirampok secara ugal-ugalan berkedok “kompromi politik”.
Secara sadar dan tanpa ragu, tulisan ini saya kemukakan sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan fiskal yang dirasakan langsung oleh masyarakat Bandung Barat. Masyarakat diminta mengurut dada ketika infrastruktur rusak, pelayanan publik terseok-seok, dan efisiensi anggaran digelorakan oleh pemerintah pusat. Namun di saat yang sama, di depan mata kepala saya sendiri, drama transaksional pasca-evaluasi anggaran diperagakan dengan begitu tak tahu malu.
Saya menyaksikan langsung bagaimana pola-pola intimidasi politik dan gertakan sambal dimainkan. Ruang-ruang pembahasan pasca-evaluasi APBD acap kali disulap menjadi ajang “penyanderaan” Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Para oknum anggota DPRD KBB kerap memakai fungsi pengawasan dan penganggaran bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk mengunci dan menekan para Kepala OPD hingga pimpinan birokrasi.
Pola lakonnya sangat transparan:
Gertak dan Ancam: Lempar isu ketidakpatuhan, ancam copot pejabat, buat surat desakan penggantian Sekda, hingga gertakan pemanggilan audit penegak hukum.
Ujung-Ujungnya Nego: Ketika ancaman dan kegaduhan publik memuncak, tawar-menawar dilakukan di balik layar. Komprominya? Amankan porsi pokok-pokok pikiran (pokir) dan gelontorkan anggaran perjalanan dinas (mencapai puluhan miliar rupiah) hingga pembahasan harus diboyong ke luar daerah seperti ke Bali.
Belum lagi perhatian aktivis anti rasuah yang saat ini membeberkan realisasi belanja perjalanan dinas KBB senilai Rp 57,4 Miliar di tengah Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi 50%, serta surat desakan pencopotan Sekda Ade Zakir yang diteken pimpinan dewan, adalah bukti otentik betapa kotornya permainan ini.
Siapa yang Dikeloni APBD?
Ketika Instruksi Presiden dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ yang memerintahkan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% diabaikan begitu saja, kita patut bertanya: Siapa sebenarnya yang dilayani oleh APBD KBB?
Apakah rakyat yang membutuhkan jalan mulus dan puskesmas layak, ataukah syahwat plesiran para pejabat dan politisi?
Pembangkangan terhadap efisiensi anggaran ini merupakan bentuk kejahatan fiskal lokal. Oknum dewan yang harusnya menjadi benteng terakhir penyalur aspirasi warga, justru menjelma menjadi “makelar anggaran” yang menyandera birokrat penakut demi amannya ceruk pendapatan pribadi dan kelompok.
Hentikan Teater Sandiwara, Rakyat Tidak Bodoh!
Sikap jengah selama tiga tahun ini harus diubah menjadi gerakan penelanjangan fakta. Praktisi media tidak boleh lagi hanya menjadi juru catat seremonial yang mangut-mangut melihat kezaliman anggaran.
Gertak sambal lewat surat pernyataan, aksi ormas settingan, hingga pelesiran pembahasan anggaran di hotel-hotel mewah harus dihentikan. Jika eksekutif dan legislatif KBB terus memelihara tradisi “saling sandera dan saling amankan”, jangan salahkan jika gelombang perlawanan publik dan keterlibatan aparat penegak hukum (KPK dan Kejaksaan) akan benar-benar meruntuhkan panggung sandiwara kalian di Ngamprah.
Bagi kami, rakyat Bandung Barat tidak butuh pimpinan dan wakil rakyat yang mahir bersandiwara. Kami butuh kejujuran fiskal dan keberanian menendang keluar para pemburu rente APBD!
