Jaga Kamtibmas Pilkada, IJTI Sangkuriang Ajak Jurnalis Perangi Hoax
Jadikan Pilkada Edukasi Politik
CIMAHI, SILOKANEWS.COM,-
Memasuki era digital yang terus berkembang membuat informasi kerap menyebar luas tak terkendali hingga seringkali tidak berdasarkan fakta.
Apalagi saat ini menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dikhawatirkan akan muncul berbagai informasi di media sosial yang memicu keresahan masyarakat akibat berita hoax.
Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Kota Cimahi-Bandung Barat Edwan Hadnansyah mengatakan, ditengah gempuran informasi masyarakat dihimbau tabayun dalam menyerap informasi.
“Apalagi menghadapi masa tahapan Pilkada Serentak khususnya di jawa barat. Informasi hoax dapat memecah belah persatuan,” ujarnya, Sabtu (15/6/2024).
Dia menyatakan, pihaknya sebagai jurnalis yang bertugas menyampaikan informasi harus menjaga kondusifitas di tahun politik.
“Yaitu dengan membuat berita yang sesuai fakta dan data yang ada. Sehingga masyarakat pun bisa menerima informasi yang benar,” ucapnya.
Peran jurnalis tak hanya mengungkap fakta tapi juga membangun narasi yang tepat sehingga tidak menimbulkan konflik.
“Informasi yang tidak benar dan mengandung hoax bisa menggiring opini, hingga mampu menyulut perpecahan bangsa. Apalagi ditengah situasi politik, diperlukan pemberitaan yang benar dan tepat. Selain sebagai edukasi, pemberitaan pilkada juga bisa menjadi wahana politik bagi masyarakat,” imbuhnya.
Jurnalisme positif dapat berperan penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih harmonis. Dengan cara kerja jurnalistik yang profesional sesuai kaidah dan aturan berlaku, maka informasi yang didapat telah melalui mekanisme pengujian informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat.
“Meski demikian, jurnalis juga tetap harus bersikap kritis sesuai fungsi sebagai media pendidikan dan kritik yang tercantum dalam amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” jelasnya.
Edwan menilai, tantangan penyebaran informasi terbesar saat ini justru datang dari media sosial. Dimana informasi sering kali tidak terverifikasi dengan mudah tersebar luas sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman.
“Oleh karena itu, media massa yang terverifikasi harus tetap menjadi rujukan utama bagi masyarakat. Regulasi terkait media sosial pun harus segera diatur agar informasi yang beredar harus menaati koridor pemberitaan sesuai fakta dan data sehingga tidak menyesatkan,” tambahnya.
Edwan pun menambahkan, jurnalis harus ikut menjaga kondusifitas di tahun politik. Hal ini juga sebagai upaya mendukung kinerja kepolisian dalam menjaga pilkada berlangsung aman damai dan lancar.
“Tentunya kami senantiasa mendukung kepolisian dan terus berkoordinasi dalam menjaga kondusifitas. Dengan demikian, upaya menjaga kondusifitas atas momen penting suksesi pergantian kepemimpinan di pemerintahan terutama di wilayah Jawa Barat tetap terjaga,” tandasnya.
