Wujudkan Akses Pendidikan Inklusif, Pemda Bandung Barat Datangi Kementerian Sosial

JAKARTA, SILOKANEWS.COM,- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) bergerak cepat dalam mewujudkan akses pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu dengan melakukan audiensi strategis kepada Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Kantor Kementerian Sosial RI, Jl. Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, melakukan audiensi didampingi jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Kepala Dinas Sosial KBB Dr. H. Idad Saadudin, S.Sos., M.Kes., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KBB Anni Roslianti, ST., MM., Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) KBB Yoga Rukma Gandara, ST., MT., serta jajaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Bapperinda.

Pertemuan ini membahas secara mendalam rencana aksi pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di KBB sebagai program intervensi sosial prioritas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (kelompok Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN).

Dalam audiensi tersebut, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menyukseskan program prioritas ini.

“Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung Barat merupakan langkah terobosan penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Kami berkomitmen penuh menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari pengadaan lahan seluas 8 hektare di Desa Nanggeleng hingga penyiapan akses jalan dan pematangan lahan (cut and fill). Kami ingin memastikan anak-anak kita dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan terpadu,” ujar Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.

“Terkait arahan Bapak Menteri mengenai pemutakhiran data, kami akan segera menginstruksikan seluruh desa di KBB untuk menyiagakan operator khusus agar warga yang belum terdata dapat segera dimasukkan ke dalam sistem Perlinsos dan terintegrasi IKD. Jangan sampai ada anak-anak kita yang terlewat dari hak pendidikannya,” tambahnya.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengapresiasi kesiapan dan keseriusan Pemkab Bandung Barat di bawah kepemimpinan Bupati Jeje Ritchie Ismail.

Mensos menyatakan bahwa proposal pembangunan Sekolah Rakyat KBB dinyatakan lengkap dan akan segera masuk ke tahap pelelangan pada akhir tahun ini.

“Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu prioritas pembangunan Sekolah Rakyat. Kami meminta Pemkab Bandung Barat untuk segera melakukan proses pematangan lahan (cut and fill) di calon lokasi agar saat proses lelang tuntas, pembangunan fisik dapat langsung dimulai,” tegas Menteri Sosial.

Adapun calon lokasi Sekolah Rakyat permanen di KBB direncanakan berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 8 hektare di Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy. Lahan bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dari Badan Bank Tanah ini diposisikan sangat strategis karena mudah diakses dari koridor jalan provinsi dan nasional.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan dukungan penganggaran dan percepatan infrastruktur penunjang, seperti pengerasan dan pelebaran jalan akses, pembersihan area (land clearing), pengerjaan cut and fill, hingga penyiapan dokumen perizinan lingkungan dan tata ruang.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat permanen ini, anak-anak rintisan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) yang saat ini tersebar di beberapa lokasi rintisan dapat terpusat dalam satu kawasan pendidikan terpadu yang modern, layak, dan terintegrasi.