Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Apresiasi Raihan 10 Kali Raihan WTP
KABUPATEN BANDUNG, SILOKANEWS.COM,-Pemerintah Kabupaten Bandung kembali mencatat prestasi luar biasa dalam tata kelola keuangan daerah. Pada Selasa, 9 Juni 2026,
Kabupaten Bandung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara beruntun.
Penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 berlangsung khidmat, dihadiri jajaran BPK RI, 21 kepala daerah, serta 21 ketua DPRD se-Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi mendapat kehormatan menyampaikan sambutan mewakili seluruh pimpinan DPRD provinsi. Renie menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan menegaskan bahwa raihan WTP menjadi bukti kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Saya, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kab Bandung menyampaikan apresiasi kepada Pak Bupati beserta segenap jajaran pemerintahan daerah atas raihan opini WTP yang ke Sepuluh kalinya. Semoga sinergitas dan kolaborasi pemerintah daerah dengan DPRD semakin kuat untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang semakin Bedas,” tuturnya.
Ia mengapresiasi kerja keras jajaran eksekutif di bawah kepemimpinan bupati serta menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Hasil ini tentu menggembirakan bagi kita semua.Namun demikian, kita tidak boleh berpuas diri atas hasil yang telah diraih. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki ke depan. LHP ini bukan sekedar dokumentasi administratif, tetapi harus menjadi pedoman dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” tegas Renie.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Bandung berkomitmen memperketat fungsi pengawasan agar setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan tepat.
Renie menegaskan DPRD akan fokus memastikan tata kelola keuangan daerah terus membaik sehingga opini WTP dapat dipertahankan di masa mendatang.
Sinergi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, Inspektorat, dan BPK RI diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara amanah dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
