Kontrol Kebijakan Anggaran 2026, Humaira Zahrotun Noor Hadir di DPC PKB KBB
BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM, –Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar rapat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Sekretariat DPC PKB, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Minggu, 15 Februari 2026.
Hadir anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Humaira Zahrotun Noor sekaligus melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran (TA) 2026 sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan perempuan dan anak yang menjadi ruang lingkup Komisi V.
Dalam sambutannya, Humaira menegaskan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Pengawasan ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Humaira.
Selain agenda pengawasan, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para kader PKB. Dalam kesempatan itu, Humaira memberikan arahan strategis agar kader terus memperkuat konsolidasi dan akselerasi pergerakan partai.
Ia menekankan pentingnya kader PKB untuk bersikap kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial dan politik, sekaligus memperluas basis dukungan masyarakat.
“Kader PKB harus mampu membaca perkembangan zaman, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta terus berinovasi dalam membangun komunikasi politik yang positif. Dengan kerja kolektif dan semangat kebersamaan, kita dapat memperluas dan membesarkan partai,” tegasnya.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan TA 2026 ini, Humaira berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat peran kader PKB sebagai penggerak aspirasi rakyat di berbagai lini
Ditempat sama Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi mengatakan forum ini sebagai bagian dari konsolidasi internal dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam pertemuan itu, Asep menegaskan, pengawasan politik harus dilakukan secara konsisten dan terstruktur agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan transparan serta berpihak pada kepentingan publik.
“Kami percaya pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang erat akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat,” ujar Asep saat dihubungi, Senin 16 Februari 2026.
Keterlibatan kader dan masyarakat, ia menilai, menjadi elemen penting dalam memperkuat kontrol terhadap implementasi kebijakan, terutama dalam penggunaan anggaran tahun berjalan.
“Partisipasi publik dinilai dapat memperluas pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Selain agenda pengawasan, rapat tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat soliditas organisasi.
Disampaikan Asep, pihaknya menghaturkan apresiasi atas kehadiran kader dan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
“Terima kasih atas semangat seluruh kader dan masyarakat yang hadir. Mari terus kawal pembangunan Bandung Barat tercinta,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari penegasan peran politik PKB dalam mengawal arah kebijakan daerah. Namun efektivitas fungsi pengawasan, menurutnya, tidak cukup berhenti pada forum diskusi, melainkan harus ditopang tindak lanjut konkret.
“Ke depan, konsistensi tindak lanjut, transparansi pemantauan program, serta keberanian menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada warga menjadi faktor penentu,” tuturnya.
PKB KBB, lanjut Asep, akan terus menyerukan komitmen kader untuk terus menjalankan mandat politik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Amanah rakyat, pengabdian kita,” tandasnya.
