Krisis Empati, Wakil Rakyat Bandung Barat Gelar Iftar di Hotel Bintang Lima

BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,- Di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran instruksi pemerintah pusat dan suasana berkabung pasca musibah bencana longsor di Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) justru menggelar acara buka puasa bersama di hotel bintang lima, L’Eminence Golf & Resort Lembang, pada Senin 2 Maret 2026.

Acara tersebut dihadiri jajaran DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Kegiatan itu disebut sebagai ajang silaturahmi dan penguatan kerja sama antara legislatif dan eksekutif.

Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, menilai lokasi acara tidak perlu dipersoalkan. Ia menyebut hotel tersebut tengah menawarkan promo khusus.

“Yah, nampak seperti mewah di hotel bintang lima, tapi perlu diketahui bahwa ini adalah hotel baru punya promo luar biasa. Jadi kenapa enggak dimanfaatkan promonya,” ujarnya.

Menurut Mahdi, kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial. Ia menyatakan buka puasa bersama menjadi momentum mempererat silaturahmi dan membangun kerja sama yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah daerah.

Namun, pilihan lokasi tersebut memicu pertanyaan publik. Pasalnya, pemerintah pusat sejak 2025 telah menginstruksikan efisiensi belanja melalui kebijakan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang secara tegas meminta pemerintah daerah memangkas belanja kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat, seminar, hingga pengeluaran alat tulis kantor.

Selain itu, terdapat pula Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian alokasi transfer ke daerah dalam rangka efisiensi belanja.

Di sisi lain, Kabupaten Bandung Barat juga disebut mengalami pengurangan pendapatan sekitar Rp130 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur dan Dana Alokasi Umum (DAU) mandatori. Kondisi tersebut seharusnya mendorong prioritas belanja yang lebih selektif dan berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.

Menanggapi polemik tersebut, Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, menyatakan bahwa pemilihan lokasi merupakan kewenangan Sekretariat DPRD. Ia menegaskan kehadirannya sebatas memenuhi undangan.

“Untuk pemilihan lokasi buka bersama itu Setwan yang memilih. Saya hanya menghadiri undangan dari dewan,” ujarnya.

Jeje menambahkan, kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Bandung Barat.

Meski demikian, di tengah pengetatan anggaran dan seruan efisiensi yang menyasar kegiatan seremonial, publik menilai perlu ada sensitivitas dan keteladanan dari para pemangku kebijakan.

Terlebih ketika daerah menghadapi keterbatasan fiskal, setiap simbol penggunaan anggaran dinilai memiliki pesan tersendiri bagi masyarakat.

Asep (45), warga Ngamprah, mengaku heran dengan pilihan lokasi acara. Menurutnya, di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut sedang tertekan, seharusnya DPRD memberi contoh penghematan.

“Kalau memang sedang efisiensi, kenapa harus di hotel bintang lima? Mau promo sekalipun, tetap saja kesannya mewah. Bisa saja cari tempat yang lebih sederhana,” ujarnya saat ditemui terpisah.

Hal senada disampaikan Rina (38), warga Padalarang. Ia menilai kegiatan silaturahmi tidak harus dilakukan di tempat berkelas jika tujuannya untuk mempererat hubungan kerja.

“Silaturahmi itu niatnya bagus, tapi tempatnya juga harus dipikirkan. Apalagi sekarang banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti infrastruktur dan layanan dasar,” katanya.