Raih Nilai SKM 83,29, Disperkim KBB akan Terus Berinovasi dan Berbenah
BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengklaim capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 83,29 dengan kategori Baik.
Hasil tersebut disebut sebagai cerminan tingkat kepuasan publik terhadap layanan Disperkim, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja perangkat daerah di sektor perumahan dan permukiman.
Kepala Disperkim KBB Anni Roslianti menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, capaian SKM tersebut tidak lantas dijadikan alasan untuk berpuas diri.
“Terima kasih atas atensi dan kepercayaan masyarakat Bandung Barat. Berdasarkan hasil SKM, Disperkim memperoleh nilai 83,29 dengan kategori Baik,” kata Anni saat dihubungi, Senin, 29 Desember 2025.
Ditegaskan Anni, hasil survei justru menjadi pemacu untuk memperbaiki kualitas pelayanan, sejalan dengan Core Values ASN BerAKHLAK yang menekankan orientasi pelayanan publik, akuntabilitas, serta peningkatan kompetensi aparatur.
Disperkim KBB berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan prima, mengelola urusan perumahan dan kawasan permukiman secara bertanggung jawab dan profesional, serta membangun kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan lingkungan hunian yang layak dan nyaman.
“Nilai ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, serta bersinergi secara harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui, masih terdapat ruang perbaikan dalam penyelenggaraan layanan publik. Ia membuka ruang kritik dan saran dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi dan upaya pembenahan berkelanjutan.
“Kami sadar masih ada ruang untuk tumbuh. Kritik dan saran masyarakat adalah energi bagi kami untuk terus berinovasi dan berbenah,” tegasnya.
Disperkim KBB berharap capaian SKM tersebut dapat menjadi pijakan awal untuk memperkuat kepercayaan publik, sekaligus memastikan program dan layanan perumahan serta kawasan permukiman benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah pun didorong tidak hanya berhenti pada capaian angka survei, tetapi memastikan dampak nyata terhadap kualitas hunian dan lingkungan di Bandung Barat.
