BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,-
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital.
Salah satunya,dengan meluncurkan Proyek Perubahan ‘Peningkatan Tata Kelola Keamanan Informasi melalui Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SIMKAMI).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) KBB, Yoppie Indrawan Iskandar dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IV Tahun 2025.
Yoppie Indrawan mengatakan, peluncuran SIMKAMI dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman siber terhadap layanan digital pemerintah daerah.
“Selama periode Januari–Mei 2025, tercatat 38.674 serangan siber, dengan puncaknya pada Maret melalui 12.249 insiden hacking dan 1.811 serangan Distributed Denial of Service (DDoS),” katanya, Rabu (20/8/2025).
Ia menambahkan, serangan siber tersebut kerap mengganggu operasional layanan publik berbasis elektronik dan meningkatkan kerentanan sistem informasi.
“Keamanan informasi bukan hanya soal menghindari risiko, tetapi juga bagaimana kita mengelola dan meminimalisir dampaknya dengan kebijakan yang tepat. Pedoman SIMKAMI hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut,” katanya.
Masih kata dia, dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024, Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai 3,78 (Sangat Baik). Namun, pada domain keamanan informasi, tingkat kematangan baru mencapai Level 3 (Terstandarisasi).
“Melalui penerapan SIMKAMI, Pemkab KBB menargetkan peningkatan menuju Level 4 (Terintegrasi dan Terukur), sekaligus menaikkan Indeks Keamanan Informasi dari 452 poin pada 2025 menjadi 657 poin pada 2030,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, implementasi SIMKAMI dilakukan secara bertahap mulai dari jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang.
“Untuk jangka pendek dilakukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Buku Pedoman SIMKAMI,” katanya.
“Sementara itu, untuk jangka menengah penetapan dan launching pedoman, sosialisasi, pembentukan tim keamanan informasi di perangkat daerah, serta bimbingan teknis standar keamanan,” sambungnya.
Ia menegaskan, sebagai upaya jangka panjang pihaknya akan melakukan sejumlah upaya untuk memastikan program tersebut terealisasi sesuai rencana.
“Tindakan jangka panjangnya adalah monitoring, evaluasi, audit keamanan informasi, serta perbaikan berkelanjutan agar sistem tetap adaptif menghadapi ancaman siber,” katanya.
Ia menyebut, penerapan SIMKAMI tidak hanya memperkuat ketahanan sistem pemerintahan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dari sisi pemerintah, pedoman ini meningkatkan kualitas layanan publik digital dan resiliensi terhadap ancaman siber. Sedangkan bagi masyarakat, hal ini menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan dalam menggunakan layanan digital pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan, proyek perubahan ini melibatkan kolaborasi pentahelix yang terdiri dari pemerintah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), akademisi, komunitas, dan sektor swasta.
“Kolaborasi tersebut memastikan SIMKAMI dibangun sesuai kebutuhan daerah sekaligus selaras dengan kebijakan nasional,” katanya.
Ia menegaskan, dengan penerapan SIMKAMI, Pemkab Bandung Barat optimis dapat menjadi daerah percontohan (best practice) bagi kabupaten/kota lain dalam mengamankan transformasi digital.
“Hal ini sejalan dengan visi besar Bandung Barat ‘AMANAH'(Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis), khususnya misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.
