Tegaskan Anti Korupsi, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail Bangun Komitmen Bersama KPK
BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,-
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui Inspektorat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi sekaligus Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi, di Ballroom Hotel Novena, Lembang, Selasa (12/8/2025).
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kewajiban pemenuhan dokumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) serta tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Selain itu, kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan lima tahun ke depan.
Acara dihadiri Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah II, pimpinan DPRD, para kepala perangkat daerah, Camat, serta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2025.
Bupati Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rapat koordinasi, melainkan sebuah deklarasi komitmen terhadap integritas.
“Korupsi itu seperti rayap, tidak terlihat namun terus menggerogoti. Ketika disadari, kerusakannya sudah sangat parah, bukan hanya pada bangunan fisik, tetapi juga pada kepercayaan rakyat, masa depan generasi, dan marwah pemerintahan,”terangnya.
Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi yang ditandatangani memuat 10 poin strategis, meliputi pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); penolakan gratifikasi; transparansi kerja; pengendalian risiko berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); hingga perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower).
“Integritas harus dibangun dan dijaga bersama. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi bersama DPRD, perangkat daerah, BPKP, KPK, dan seluruh pemangku kepentingan, kita wujudkan Bandung Barat yang bebas korupsi dan menjunjung tinggi amanah rakyat,”lanjut Jeje.
Ditempat sama, perwakilan Inspektorat Daerah mengatakan, Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi menjadi pedoman sekaligus pengingat bagi seluruh unsur pemerintahan agar setiap kebijakan, langkah, maupun arah pembangunan senantiasa menghindari praktik korupsi.
“Komitmen bersama ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan wujud nyata kesungguhan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam memberantas perilaku korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar.
Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat menjaga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KBB minimal tetap berada pada level 3, selaras dengan upaya mewujudkan visi Bandung Barat AMANAH.
Melalui penandatanganan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan dukungan penuh terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi tercapainya pembangunan daerah yang berintegritas dan berkelanjutan.
