Capaian Nyata BPJS Kesehatan, Bukti Pemerataan Layanan JKN Hingga ke Pedalaman

JAKARTA, SILOKANEWS.COM,– BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kemudahan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk wilayah pedalaman dan perbatasan.

Sepanjang tahun 2024, layanan Program JKN dekat dengan masyarakat melalui berbagai kanal layanan digital, on site serta kerja sama dengan fasilitas kesehatan di daerah-daerah.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menerangkan, hingga akhir tahun 2024, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapal 278,1 juta peserta atau 98,45%. Ini didukung dengan sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).

Dengan capaian yang hingga saat ini terus meningkat, BPJS Kesehatan ingin memastikan setiap peserta dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai

“Untuk menjangkau peserta hengas ke pelosok daerah, kami telah menghadirkan layanan BPJS Kelling di 37.058 titik lokasi dengan menghasilkan 3940.158 transaksi layanan, Bukan hanya itu, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan satu atap melalui Mal Palayanan Publik di 227 titik dan sudah menghasilkan 379.921 transaksi layanan hingga tahun 2004,”terang Ghufron dalam kegiatan Public Expose : Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/7/2025)

Sepanjang 2014-2024, jumlah Fasilitas Kasehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 20%, dan yang semula 18.437 menjadi 23.682. Sedangkan jumlah mitra rumah sakit naik 88% dari 1.681 menjadi 3.162.

Bukan hanya itu, untuk menjangkau peserta di Daerah yang belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (CBTFMS), BPJS Kesehatan menggandeng rumah sakit apung, mengirim tenaga kesehatan, hingga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dengan kriteria tertentu di wilayah seperti Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Papua Papua Barat Daya. Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah

“Selain itu, BPJS Kesehatan juga selah mengoptimalkan Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalu WhatsApp (PANDAWA), Voice Interractive JKN (VIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 105 Bukan hanya itu di tahun 2021. BPJS Kesehatan juga menghadirkan Inovasi layanan melalui BPJS Kesehatan Online yang bisa demanfaatkan peserta melan layanan video conference kewat Aplikasi Zoom urnik mengurus administrasi, informasi, atau pengaduan seputar JKN,” tambah Ghufron

la menambahkan, BPJS Kesehatan terus meningkatkan kemudahan akses layanan melalu berbagai inovasi digital di fasilitas kesehatan. Peserta kini dapat memanfaatkan layanan telekonsultasi tanpa harus datang ke fasilitas kasahatan Pemanfaatan layanan ini juga telah digunakan oleh 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP melalui Aplikasi Mobile JKN.

Selain itu, four-Care JKN yang ada di Aplikasi Mobile JKN juga mempermudah tenaga medis menelusuri riwayat pelayanan kesehatan peserta selama satu tahun terakhile

Di samping itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan antrean online yang terhubung dengan Aplikasi Mobile JKN untuk memberikan kepastian layanan dan mengurangi waktu tunggu. Layanan ini juga telah dimanfaatkan lebih dan 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit.

Dalam hal simplifikasi layanan, peserta dengan penyakit kronis atau yang mengikuti Program Rujuk Balik (PRB) kini bisa memperpanjang rujukan dan menebus resep obat secara lebih mudah. Informasi terkait jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur juga kini ditampilkan secara transparan untuk memberikan kepastian layanan.

“BPJS Kesehatan juga telah menetapkan enam poin Janji Layanan JKN di fasilitas kesehatan, yakni cukup berobat dengan KTP/NIK, tanpa membawa fotokopi, tanpa lur biaya, tanpa pembatasan hari rawat, ketersediaan obat, serta pelayanan yang ramah tanpa diskriminasi,” tambah Ghufron

Komitmen menghadirkan layanan yang berkualitas juga tercermin pada hasil audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) 2024 yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian sebanyak 11 kali berturut sejak era BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan juga berhasil menjaga kesehatan Dana Jaminan Sosial (DJS) dengan aset bersih mencapai Rp49.52 triliun pada 2024, masih sesuai ketentuan untuk menutup pembayaran klaim setidaknya 3,40 bulan ke depan. Hasil Investasinya juga mencapai Rp5.395,6 triliun melebihi target yang ditetapkan.

Ghufron juga menyebut, sepanjang tahun 2024 total pemanfaatan layanan JKN mencapal 673,9 juta kunjungan atau rata-rata 1.8 juta pemanfaatan per hari. Hal ini membuktikan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan dan Program JKN

“Kami menegaskan bahwa Program JKN mertipakan wujud gotong royong bangsa, sehingga semua lepisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang adit, terjangkau, dan berkualitas. Kami juga terus memastikan bahwa mereka yang tinggal di pedalaman tetap bisa mendapatkan layanan tertalk,” tegasnya.

Katua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas. Kadir menyebut, seluruh jajaran Dewan Pengsans BPJS Kesehatan mengapresiasi pencapaian yang didapat, khususnya predikat WTM dalam Iaporan keuangan dan membaiknya kondisi Aset Bersih DJS Kesehatan

“Pengelolaan Program JKN yang mengusung prinsip good govemance juga diawasi oleh banyak pihak, terlebih undang-undang mengamanahkan BPJS Kesehatan sebagal badan publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Melalui pengawasan yang ketat oleh sejumlah pihak, dana publik yang diamanahkan peserta kepada BPJS Kesehatan dapat dikekla secara transparan,” tambah Kadir

Kadir mengatakan Program JKN yang mulai berjalan sejak 1 Januari 2014 telah monjolma menjadi program strategis nasional yang berdampak besar terhadap pemerstaan akses layanan kesehatan. Berkat Program JKN, seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di wilayah pedalaman memillio kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kasehatan yang adil sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dusar warga negara.

“Kinerja yang dicapai tahun ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang meningkatnya kepercayaan publik dan kulitus layanan yang diterima peserta JKN di seluruh Indonesia. Sinergi antara Dewan Pengawas dan seluruh jajaran Direksi sangat penting untuk menjaga arah dan keberlangsungan Program JKN,” tutup Kadir.

Kepala Cabang BPJS Cimahi, Cecep Heri Suhendar menambahkan, 140 FKTP sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan Cimahi meliputi Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktek serta 21 FKRTL Rumah Sakit dan Klinik Utama.

“Sementara untuk cakupan kepesertaan di Kota Cimahi 569.537 jiwa atau 97,86% dan Kabupaten Bandung Barat 1.867.843 jiwa atau 97,71%,”tandasnya.