Fraksi PDIP KBB Sorot Surplus Rp78 Miliar di Tahun Anggaran 2024
Surplus Berbanding Terbalik Dengan Realita Pelayanan Dasar
BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatat surplus anggaran Rp78 miliar, tetapi rakyat miskin masih harus bayar obat karena Puskesmas kehabisan stok.
Ironi itu mencuat dalam rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2024, saat Fraksi PDI Perjuangan menyoroti buruknya realisasi anggaran kesehatan selama tahun 2024.
Sekretaris Fraksi PDIP KBB, Iwan Ridwan menyebut, bahwa dari kebutuhan Rp12 miliar untuk pengadaan obat dasar, yang terealisasi hanya sekitar Rp4 miliar.
Menurutnya, kendati pemerintah pusat akhirnya memberi tambahan bantuan, kebijakan ini tetap tidak sejalan dengan semangat menuntaskan pelayanan dasar di sektor kesehatan.
“Walau akhirnya ada bantuan dari pemerintah pusat, tetap ini jadi kontraproduktif dengan wacana menuntaskan pelayanan dasar di sektor kesehatan,”ujar Iwan usai menghadiri rapat paripurna pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD KBB, Selasa 24 Juli 2025.
Iwan menyoroti kondisi lapangan, dimana pasien miskin yang datang ke Puskesmas memang dilayani secara administratif, tetapi pulang hanya membawa resep kosong tanpa obat.
“Contoh misal, jika kesehatannya bisa gratis menggunakan BPJS, namun obatnya hanya dikasih resep. Masyarakat miskin masih sulit untuk mendapatkan obat,” kata Iwan.
Situasi ini menciptakan beban ganda bagi warga miskin, karena mereka tetap harus mencari uang untuk membeli obat yang seharusnya disediakan negara.
Kondisi tersebut bukan sekadar kekurangan teknis, melainkan bentuk ketidakadilan yang menyentuh langsung kebutuhan paling dasar masyarakat.
Ironisnya, di saat warga tidak bisa mendapatkan obat, pemerintah justru membanggakan angka surplus anggaran yang tidak menyentuh kebutuhan paling mendesak.
Iwan menegaskan bahwa angka Rp78 miliar tersebut bukan prestasi, apabila tidak bisa menjawab persoalan-persoalan riil yang dihadapi rakyat di bawah.
“Surplus itu angka positif yang tentunya harus digunakan untuk kebutuhan masyarakat mendasar,”tegasnya.
Di tengah semangat pembangunan dan retorika pelayanan gratis, rakyat miskin di Bandung Barat justru terus dibiarkan menanggung sendiri biaya untuk sembuh.
Terkait itu, Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengatakan catatan kritis Fraksi PDIP dalam pandangan umum soal laporan pertanggungjawaban bupati tahun 2024 menjadi masukan penting bagi pemda untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Bandung Barat.
“Betul tadi ada catatan dari beberapa fraksi termasuk PDID, ini jadi support bagi kita. Kami akan rangkuman catatan ini untuk kebijakan ke depan lebih baik,” jelasnya.
