Honorer pendidikan KBB Desak Insentif Layak Setara Kota Bandung
Iwa : Rp1,5 Juta Setahun Sangat berat! Ingin HPM Seperti Kota Bandung.
BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,- Guru dan tenaga kependidikan honorer di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendesak pemerintah daerah agar memberikan insentif yang lebih layak.
Saat ini, mereka hanya menerima Rp1,5 juta per tahun, angka yang dinilai sangat kecil dibandingkan dengan Honorarium Peningkatan Mutu (HPM) di Kota Bandung, yang disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK).
Perwakilan honorer pendidikan R2 dan R3 yang tergabung dalam Persatuan Guru dan Tendik Honorer (PGTH) KBB, Iwa mengatakan, angka tersebut sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Saat ini, kami hanya mendapat Rp1,5 juta per tahun. Kalau dihitung per bulan, itu hanya sekitar Rp125 ribu. Ini sangat menyiksa. Kami tetap mengajar/bekerja penuh waktu, tapi dengan penghasilan yang sangat minim,” ujarnya.
Ia menilai, perbedaan dengan Kota Bandung sangat mencolok. Guru honorer di sana mendapatkan HPM yang disesuaikan dengan UMK, sehingga pendapatan mereka jauh lebih layak.
“Di Kota Bandung, guru honorer mendapat HPM yang menyesuaikan dengan UMK. Artinya, kesejahteraan mereka lebih diperhatikan. Sementara di KBB, hanya Rp1,5 juta per tahun. Bagaimana kami bisa bertahan dengan jumlah segitu?” tegasnya.
Selain itu, ketergantungan terhadap dana BOS juga menjadi kendala bagi honorer di KBB. Iwa mengungkapkan bahwa dana BOS sering kali tidak stabil dan tidak semua guru mendapatkan jumlah yang sama.
“Kalau hanya mengandalkan dana BOS, itu betul-betul berat. Pencairannya tidak tetap, tergantung kebijakan sekolah, dan ada yang mendapat nominal sangat kecil. Banyak dari kami yang akhirnya harus mencari pekerjaan sampingan untuk sekadar menyambung hidup,” jelasnya.
Oleh karena itu, para honorer pendidikan di KBB meminta adanya insentif tambahan seperti HPM Kota Bandung, agar mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih manusiawi.
“Kami berharap ada tambahan insentif yang layak, setidaknya mendekati skema HPM Kota Bandung yang sesuai UMK. Selama status kami masih belum jelas dalam masa penyesuaian aturan pemerintah, minimal ada bantuan yang cukup agar kami bisa bertahan,” ujarnya.
Sebelumnya para honorer pendidikan melakukan audiensi dengan DPRD, DPR RI dan Kemendikbud untuk mendesak agar pemerintah segera memberikan solusi konkret demi kesejahteraan tenaga pendidik di KBB.
