Peran Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir Belum Mengakar
Lebih Banyak Seremonial Ketimbang Turun Lapangan
BANDUNG BARAT, SILOKANEWS.COM,- Sebulan menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), kepemimpinan Ade Zakir dinilai masih belum memberi dampak positif pada penanggulangan permasalahan dasar masyarakat.
Pasca dilantik 15 Juni 2024, kegiatan Ade Zakir lebih banyak menghadiri kegiatan bersifat seremonial belaka dan jarang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Direktur Eksekutif Sundanesia Digdaya Institute (SDI), Moch Galuh Fauzi mengatakan, sejak dilantik bulan lalu Pj Bupati Ade Zakir lebih banyak menghadiri kegiatan seremonial kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan sisa masa jabatan yang terbilang singkat dengan beban masa transisi ada baiknya Ade Zakir lebih banyak turun ke masyarakat, menganalisis dan menanggulangi permasalahan dasar masyarakat.
“Contohnya ada seorang ibu di Kecamatan Rongga yang melahirkan di jalan karena insfrastruktur yang buruk, seharusnya Ade Zakir datang kesana menganalisis dan memberi solusi terbaik agar kejadian serupa tidak terulang. Apakah upaya penanganan insfrastruktur maupun inovasi pelayanan kesehatan,”katanya, Jumat 12 Juli 2024.
Selain itu, contoh kasus pelayanan kesehatan juga muncul di RSUD Cikalong Wetan, Rumah Sakit plat merah itu mendapat kritikan tajam Wakil Ketua DPRD saat melakukan Medical Check Up (MCU).
“Pj Bupati seharusnya tanggap pada persoalan ini, apalagi kritikan atau korbannya muncul dari lembaga vertikal. Dua persoalan yang viral dan menarik perhatian tersebut kaitannya dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan, rasanya kurang elok hanya mengutus kepala puskesmas yang datang, seharusnya Pj Bupati dan Plt Kadinkes hadir langsung sebagai bukti bahwa pemerintah betul-betul hadir di tengah masyarakat,”terangnya.
Artinya, lanjut lulusan kebijakan publik Universitas Padjajaran ini, Pj Bupati Ade Zakir sebagai wajah pemerintah daerah harus lebih peka terhadap permasalahan yang muncul hingga tingkat nasional. Meski kepala daerah dalam masa transisi jangan sampai masyarakat seolah kehilangan induk semang seolah pemerintah daerah tidak ada.
“Jika ditemukan kasus seperti ini apalagi viral hingga skala nasional Pj Bupati maupun Plt Kepala Dinas Kesehatan tanggap turun ke lapangan, kehadiran pemerintah daerah harus muncul di ruang publik. Plt Kadinkes agak beda dengan dinas lainnya, betul-betul langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga apabila kerap muncul masalah kaitan pelayanan dasar di bidang kesehatan akan langsung menjadi perhatian publik. Jadi sudah seharusnya Plt Kadinkes mau turun ke masyarakat, bukan hanya jabatan belaka walau statusnya Plt bukan definitif tapi masyarakat butuh aksi nyata,”tegasnya.
Selain itu, kata Galuh, sebagai Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir memiliki tugas dan kewajiban untuk menuntaskan persoalan sampah di bantaran Citarum, hingga sebulan menjabat belum nampak arah kebijakan itu. Padahal, penanganan sungai Citarum ini telah diamanatkan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin saat Ade Zakir dilantik.
“Progresnya seperti apa, saya tidak melihat ada grand design arah kebijakan soal ini dari Ade Zakir, apakah amanat ini terlupakan!?,”tandasnya. (DiskominfotikKBB)
